Identitas dan Nasionalisme

Warga Jepang  baru baru ini berkumpul di luar Parlemen Nasional di Tokyo mendesak PM Sanae Takaichi untuk mencabut pernyataan yang mereka anggap sebagai pernyataan provokatif dan ingin membawa Jepang kembali ke arah militerisme.       Ketegangan antara Tiongkok dan Jepang kembali memanas  setelah Takaichi menyampaikan pernyataan tegas jika Tiongkok menyerang Taiwan, hal itu bisa dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”, istilah hukum yang memungkinkan Jepang  mengerahkan Pasukan Bela Diri. 

Ada apa dengan Taiwan?.    Jalur perdagangan penting melintasi Selat Taiwan yang sangat vital bagi Jepang, terutama untuk pasokan energi seperti minyak mentah dan gas alam dan    kestabilan regional di sekitar Taiwan dianggap sebagai pilar utama bagi keamanan Jepang. Kejatuhan Taiwan akan secara drastis mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Timur dan membuka potensi ekspansi militer China lebih dekat dengan kepulauan Jepang.

Peringatan pemerintah Tiongkok berdampak dramatis dengan mengeluarkan imbauan melarang warganya perjalanan ke Jepang akibatnya menurut Pusat Informasi Wisatawan Jepang (JNTO), Jepang terancam kehilangan pendapatan dari belanja wisatawan China hingga US$1,2 miliar atau sekitar Rp20,07 triliun pada sisa 2025 akibat lonjakan pembatalan perjalanan dari Tiongkok.       Dari sisi ekonomi, pariwisata kini menjadi sektor dengan pendapatan terbesar kedua di Jepang setelah ekspor kendaraan.  Meski demikian, lonjakan wisatawan itu juga menimbulkan beberapa tantangan dan keresahan, terutama di destinasi wisata populer yang menghadapi masalah seperti kepadatan lalu lintas, sampah, hingga perilaku wisatawan yang mengganggu ketentraman. 

Ketegangan kedua negara telah memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas regional dan ekonomi.   Jepang dan Tiongkok merupakan dua ekonomi terbesar di Asia, dan konflik ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan dan investasi di Kawasan.    Jepang yang memiliki sejarah kebijakan “sakoku”  yaitu  menutup diri dari dunia luar dan melarang orang asing masuk ke negara selama lebih dari 200 tahun (1633-1853) sepertinya  akan berulang meski tidak se-ekstrim masa dulu setelah PM baru itu membuat gebrakan kebijakan dengan membentuk Kementerian Penegakan Imigrasi, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah imigran yang masuk ke negara tersebut.    Takaichi dikenal sebagai politisi yang konservatif dan anti-imigran berpendapat bahwa Jepang harus lebih selektif dalam menerima imigran dan memprioritaskan konsep  sejarah yang telah mengakar pada masyarakat Jepang.     Kebijakan ini telah memicu reaksi keras dari organisasi hak asasi manusia dan beberapa negara lain, yang menganggap kebijakan tersebut sebagai xenofobia dan diskriminatif. Namun, banyak warga Jepang yang mendukung kebijakan tersebut, karena mereka merasa bahwa imigrasi telah menjadi masalah besar dan  imigran telah mengubah budaya dan tradisi di negara mereka. 

Xenofobia, atau ketakutan terhadap orang asing, bukanlah fenomena baru di Jepang. Sejarah Jepang telah dipengaruhi oleh nilai-nilai eksklusivisme, yang tercermin dalam konsep “Yamato-Damashii” atau semangat Jepang. Konsep ini menekankan pentingnya identitas nasional dan kesatuan bangsa Jepang.  Kebijakan anti-imigran Takaichi telah memicu perdebatan tentang identitas nasional Jepang dan peran imigran dalam masyarakat Jepang.    Banyak pengamat menilai bahwa dalam jangka panjang, kebijakan Takaichi dapat membuat Jepang semakin terisolasi dari komunitas internasional dan memperburuk hubungan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, penting bagi Jepang untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap imigran, agar dapat mengatasi masalah demografi yakni Jepang menghadapi tantangan demografis serius seperti angka kelahiran yang sangat rendah dan populasi yang semakin menua dan ekonomi dengan lebih efektif.